SUBANG, NGABRET.ID - Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi akan menindak oknum LSM maupun wartawan yang kerap memeras kepala sekolah (kepsek) terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini terungkap dalam video terbaru Dedi Mulyadi di YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, pada Senin (3/2/2025).

Dalam video tersebut, Dedi tidak sendiri. Ia nampak bersama sejumlah kepala sekolah (kepsek) yang menyampaikan kegelisahannya terkait keberadaan oknum LSM maupun wartawan. Menurut para kepsek, cara oknum meminta uang kesekolah berbeda - beda. Ada yang nyari - nyari kesalahan, atau ada juga yang datang dangan dalil silaturahmi tapi ujung - ujungnya "ngarep" dibekelin.

Salah seorang kepsek mengaku, akibat ulah oknum tersebut dirinya pernah mengeluarkan uang dari mulai Rp.100 rb sampai Rp.2 juta.

"Nilai yang sudah kami keluarkan bervariasi sih. Ada yang Rp.100 ribu, 200 ribu bahkan sampai Rp.2 juta. Ya itu, modusnya nyari - nyari kesalahan juga, bahwa seakan kami ini telah melakukan penyalahgunaan BOS," ujar salah seorang kepsek.

"Bahkan ada juga ya, yang ujungnya memaksa untuk barang. Misalnya poto presiden," timpal kepsek lainnya.

Menanggapi curhatan para kepsek, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi akan menindak oknum LSM maupun wartawan yang kerap memeras kepala sekolah (kepsek). Dedi menegaskan praktek seperti itu harus dibasmi sebab sangat merugikan sekolah.

Dedi berencana akan membuat MoU (Memorandum of Understanding) dengan seluruh aparat penegak hukum agar praktek tersebut dihilangkan di lingkungan pendidikan.

"Kalo bapak nanti didatangin orang, ngaku wartawan ngaku LSM, tujuannya minta duit, lapor dan akan saya tindaklanjuti," tegas Dedi.

Fenomena dunia jurnalistik yang tercoreng oleh oknum wartawan sebenarnya bukan barang baru. Namun akhir - akhir ini serasa kian menyeruak. Hal itu dipicu oleh pernyataan keras Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT), Yandri Susanto yang menyebut banyak wartawan datang ke desa - desa mencari mencari - cari kesalahan dan ujungnya meminta sejumlah uang.

Bahkan Yandri juga mengatakan, pendapatan wartawan seperti itu lebih besar dari gaji seorang menteri. Tak ayal pernyataan menteri tersebut menuai kritik pasalnya di pernyataannya itu sang menteri tak menyebut kata "oknum". Dengan demikian, pernyataan tersebut ditafsirkan men-generalisasi seluruh wartawan.

Pengamat sosial dari LSMI Jawa Barat, Huzni Mubarouq tak memungkiri munculnya fenomena tersebut di jaman ini. Menurut dia, era digital memudahkan siapapun untuk bisa menjadi wartawan bahkan memiliki media. Kondisi ini tentu tidak mudah untuk ditertibkan.

Namun menurutnya, ada satu hal yang bisa menjadi referensi bagi masyakarat atau pemangku kebijakan yaitu, pengetahuan tentang kewartawan. Sehingga dengan demikian, masyarakat atau pemangku kebijakan bisa menghadapinya tanpa harus "bersembunyi".

Oknum wartawan lanjut dia sangat bisa dibedakan dengan wartawan yang benar - benar menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Jadi sebenarnya tidak sulit untuk membedakan mana wartawan bener dan mana yang ga bener. Jadi intinya, masyarakat atau pemangku kebijakan ga usah baper ketika ada oknum yang kemudian menyudutkan bahwa seakan - akan kita itu telah melakukan kesalahan, hadapi aja. Dan saya yakin, wartawan benar itu dari kesan pertama saja etikanya sudah kelihatan," ungkapnya.

Editor : Tim Ngabret.Id