BANDUNG, NGABRET.ID - Empat kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatnya ke acara retret yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.

Keempat kepala adaerah tersebut adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, Bupati Cirebon, Imron, Walikota Bekasi, Tri Adhianto dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Keempatnya tidak ikut bersama rombongan Gubernur Dedi Mulyadi ke Magelang, tapi lebih memilih masuk ke ruangan Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jabar.

Ketua DPD PDIP Jabar, Ono Surono mengatakan, hal tersebut merupakan instruksi dari Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri dan berlaku bagi seluruh kader yang menjadi kepala daerah, termasuk yang berada di wiayah Jawa barat.

“Ini kebetulan beliau-beliau ini tadi menghadiri rapat paripurna pidato yang perdana Gubernur Jawa Barat, sehingga ya mereka semuanya ada di sini. Pak Imran, Ibu Citra, Pak Tri, dan Pak Ade. Tentunya beliau - beliau ini ya menunggu instruksi selanjutnya sebagaimana surat DPP tersebut,” jelas Ono.

Ono mengaku tidak tahu alasan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya datang ke acara retret. Namun dia yakin, hal ini dilakukan berdasarkan kajian yang matang.

“Ya tentunya kan ada berbagai macam pertimbangan ya bahwa PDI Perjuangan saya yakin sedang melakukan kajian secara hukum terkait dengan kegiatan retret tersebut. Mudah-mudahan ya DPP partai, Ibu Ketua Umum segera untuk memberikan instruksi lanjutannya,” tambahnya.

Ia meyakini para kadernya mengikuti instruksi Ketua Umum. Apabila ada yang melanggar, biasanya, ada konsekuensi dari pihak DPP yang harus diterima.

“Saya pastikan yang pertama mereka tidak ikut rombongan kepala daerah di Jawa Barat yang informasinya Pak Dedi Mulyadi dengan kepala-kepala daerah yang akan secara bersamaan ke Magelang,” terang Ono.

Ono menjelaskan, salah satu pertimbangan dari DPP adalah tinjauan hukum mengenai retret. Apakah ada peraturan perundang-undangannya atau tidak. Pihak pengurus partai saat ini sedang mengkaji terkait dengan peraturan.

Ia mengaku tidak khawatir dinamika yang terjadi bisa mempengaruhi kinerja para kader saat nanti berkomunikasi dengan Dedi Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dari Partai Gerindra.

Salah seorang kepala daerah, Imron turut angkat bicara terkait larangan tersebut. Katanya, dirinya akan mematuhi keputusan partai. Sejauh ini, belum ada komunikasi yang terjalin dengan pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat atau gubernur, Dedi Mulyadi begitu pula dari pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Enggak ada. (Baru tahu surat edaran dari Megawati), tadi malam ada yang menghubungi. Hari ini ke Bandung gitu. Ya sekalian konsultasi aja ke DPD,” katanya.

Editor : Tim Ngabret.Id