KAB.SUKABUMI, NGABRET.ID - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Muda Indonesi (AAMI), berunjukrasa di depan Kantor Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Jalan Raya Cisaat, Kamis (06/02/2025). Massa menilai pelayanan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, buruk.

Unjukrasa puluhan mahasiswa ini mendapat pengawalan puluhan anggota Polres Sukabumi Kota. Selain aksi orasi, massa juga membakar ban mobil bekas. Massa menyebut, di Disdukcapil banyak oknum pejabat melakukan pungli.

Kordinator Aksi, Cesar Almunir menegaskan, dalam aksi ini AAMI bukan hanya menyoal buruknya pelayanan adminduk, tapi juga soal anggaran pada pembelanjaan pencetakan (leafleat) dan (brouser kegiatan) dengan biaya sebesar Rp.435.000.000. Massa menduga ada mark up di proyek tersebut.

"Menurut kami itu anggaran sebesar itu tidak rasional dan diluar nalar. Apa mungkin anggaran pembelanjaan yang digunakan oleh Dinas Kependudukan untuk pembelanjaan pencetakan menghabiskan dana ratusan juta," kata Caesar.

Menurut dia, Disdukcapil sebuah instansi pemerintah yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi kependudukan serta pencatatan sipil. Akan tetapi, dalam pelaksanaan pelayanan dinilai buruk dan perlu kami kritisi.

Sekretaris Disdukcapil, Kabupaten Sukabumi, Redi Trisna Sanjaya yang dikonfirmasi seperti enggan membantah dengan apa yang dituduhkan pengunjukrasa. Dirinya menyadari, pada prakteknya pelayanan di Disduk tidak bisa membuat puas semua orang.

"Saya sadar betul bahwa pelayanan atau kebijakan pelayanan tidak bisa menyenangkan banyak pihak. Karena kita juga punya standar pelayanan tentang SOP. Bicara pelayanan, selain E-KTP, kita sudah menerapkan pelayanan satu hari selesai dengan dasar kelengkapan persyaratan lengkap, bentuk kemudahan pelayanan untuk masyarakat kita juga membuka pelayanan online, semua pelayanan adminduk saya tegaskan gratis," katanya.

Disinggung soal tuduhan mark up mahasiswa, Redi menyebut, semua berdasarkan kebutuhan guna untuk penunjang sosialisasi program percepatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan sararan sosialisai ke desa - desa.

"Bicara sorotan dugaan anggaran yang dilontarkan temen-temen tadi, itu baru perencanaan untuk percepatan program sosialisai Identitas Kependudukan Digital (IKD), bicara perencaan itu belum dianggarkan," tandasnya.

Editor : G Purwantie